Puluhan Ribu Kontraktor Swasta Bangkrut karena Tidak Dibayar

tikettravelling.com – Puluhan ribu kontraktor swasta bangkrut dalam tiga terakhir menurut catatan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).

Wakil Ketua Umum Gapensi Bambang Rahmadi mengatakan, ada sekitar 37 ribu kontraktor swasta yang bangkrut. Hal itu tersebut dilihat dari penurunan jumlah anggota Gapensi dari sekitar 80.000 pada 2015, tapi saat ini tinggal 43 ribu anggota.

“Itu berarti turun terus. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, karena enggak ada kerjaan, atau ada kerjaan lama-lama enggak dibayar akhirnya bangkrut juga. Itu fakta,” ujarnya di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Kontraktor swasta kebanyakan mendapatkan proyek dengan kontrak yang tidak terlalu besar. Kalaupun terlibat dalam proyek besar biasanya mereka berperan sebagai sub-kontraktor (subkon), bukan kontraktor utama (mainkon). Sementara proyek besar, terutama infrastruktur dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di Bursa Efek Indonesia, tidak banyak perusahaan konstruksi swasta. Beberapa diantaranya yang cukup besar antara lain PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL), PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS), dan PT Acset Indonusa Tbk (ACST) milik Astra Group.

Bambang melanjutkan, kontraktor swasta selama ini memang tidak terlalu banyak mendapatkan proyek infrastruktur yang digenjot pemerintah. Berdasarkan data Gapensi, kontraktor swasta memperoleh 45 persen dari total proyek infrastruktur. Sementara sisanya sebesar 55 persen menjadi porsi BUMN.

Menurut Bamban, porsi 45 persen tersebut tergolong kecil karena jumlah kontraktor swasta mencapai ratusan ribu. Dia pun meminta agar pemerintah meningkatkan porsi swasta dalam pembangunan infrastruktur sehingga tidak menjadi penonton saja.

“BUMN itu hanya dibagi delapan kontraktor sementara ada 140.000 kontraktor kebagian kuenya hanya kurang lebih 45 persen kan ini timpang,” kata dia.

Selain meminta porsi tambahan proyek, Gapensi juga meminta agar pemerintah memberikan kepercayaan bagi mereka untuk menjadi mainkon. Dia menuturkan, beberapa perusahaan swasta yang menjadi subkon memiliki pengalaman pahit dengan proses pembayaran yang lama.

“Bahkan swasta nasional sempat bangkrut karena enggak dibayar bayar saat jadi sub kontraktor BUMN. Itu yang di asosiasi dapat laporan dari teman-teman daerah seperti itu,” kata dia.

Dia juga mengimbau BUMN untuk fokus kepada satu bisnis saja sesuai dengan lini bisnisnya sehingga sehingga tidak seluruh sektor usaha dikuasai perusahaan pelat merah. Keluhan tersebut pernah dia sampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN.

“Kita kemudian minta BUMN jangan kemudian jadi gurita. Kalau dia memang BUMN dilahirkan jadi BUMN di infrastruktur atau konstruksi dia stay di situ dong jangan kemudian dia bentuk anak perusahaan cucu perusahaan ada hotel ada properti yang sebenernya itu bisa diambil oleh porsi swasta nasional,” kata Bambang. (Yohana Artha Uly)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *